Matapendidikan.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, secara resmi
telah menetapkan bahwa sekolah yang berada di bawah pengelolaannya gratis 100%.
Kebijakan ini, akan resmi diberlakukan terhitung mulai tahun ajaran 2020/2021
yang akan datang sebentar lagi.
Dengan kebijakan ini, maka calon
siswa yang berniat sekolah di jenjang SMA dan sederajat di lingkungan pemerintahan
provinsi Jawa Barat tak perlu khawatir dengan iuran SPP. Sebagaimana diketahui,
iuran SPP yang sebelumnya diberlakukan menjadi salah satu kendala ada anak yang
putus sekolah.
siswa yang berniat sekolah di jenjang SMA dan sederajat di lingkungan pemerintahan
provinsi Jawa Barat tak perlu khawatir dengan iuran SPP. Sebagaimana diketahui,
iuran SPP yang sebelumnya diberlakukan menjadi salah satu kendala ada anak yang
putus sekolah.
Kebijakan sekolah gratis yang
dicangkan oleh Ridwan Kamil ini bukan kebijakan dadakan sebagai efek dari
pandemi. Namun telah diputuskan sejak tahun 2019. Keputusan ini diambil setelah
RAPBD 2020 yang dirancang oleh Pemprov Jawa Barat diketok palu oleh DPRD Jawa
Barat dalam Rapat Badan Anggaran.
dicangkan oleh Ridwan Kamil ini bukan kebijakan dadakan sebagai efek dari
pandemi. Namun telah diputuskan sejak tahun 2019. Keputusan ini diambil setelah
RAPBD 2020 yang dirancang oleh Pemprov Jawa Barat diketok palu oleh DPRD Jawa
Barat dalam Rapat Badan Anggaran.
Setelah diberlakukannya kebijakan
ini, seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri yang ada di Jawa Barat otomatis dilarang
memungut biaya SPP sepeserpun kepada siswanya. Sebagai gantinya, sekolah
mendapatkan bantuan operasional tambahn dari pemerintah untuk meng-cover biaya SPP siswa sesuai yang telah
ditetapkan.
ini, seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri yang ada di Jawa Barat otomatis dilarang
memungut biaya SPP sepeserpun kepada siswanya. Sebagai gantinya, sekolah
mendapatkan bantuan operasional tambahn dari pemerintah untuk meng-cover biaya SPP siswa sesuai yang telah
ditetapkan.
Namun, kebijakan ini tak perlu
dikhawatirkan oleh guru. Hal ini karena, dana untuk menggratiskan SPP tidak
diambil dari alokasi dana gaji guru. Melainkan dari penghematan dana bansos.
dikhawatirkan oleh guru. Hal ini karena, dana untuk menggratiskan SPP tidak
diambil dari alokasi dana gaji guru. Melainkan dari penghematan dana bansos.
“Ini kan hasil menghemat hibah
bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan,
sehingga bisa menemukan ruang Rp 1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan
SPP,” katanya sebagaimana dilansir Tribun Jabar pada (27/11).
bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan,
sehingga bisa menemukan ruang Rp 1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan
SPP,” katanya sebagaimana dilansir Tribun Jabar pada (27/11).
Angka Partisipasi Sekolah Di Jawa Barat Mengkhawatirkan
Kebijakan yang diambil oleh
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini berhubungan dengan kenyataan
mengkhawatirkan yang terjadi di Jawa Barat.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini berhubungan dengan kenyataan
mengkhawatirkan yang terjadi di Jawa Barat.
Data ini sebagaimana diungkapkan
oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga yang
dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
di tingkat pusat ini menyebut bahwa angka putus sekolah di Jawa Barat termasuk
yang paling tinggi.
oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga yang
dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
di tingkat pusat ini menyebut bahwa angka putus sekolah di Jawa Barat termasuk
yang paling tinggi.
Sebagaimana dikutip dari Tempo.co,pada tahun 2019 jumlah anak putus sekolah di Jawa Barat
berada di angka 958.599 anak. Hampir satu juta orang. Angka tersebut relatif
jauh lebih besar dibanding angkat putus sekolah yang ada di Jawa Tengah
(677.442 anak) dan Jawa Timur (609.131).
berada di angka 958.599 anak. Hampir satu juta orang. Angka tersebut relatif
jauh lebih besar dibanding angkat putus sekolah yang ada di Jawa Tengah
(677.442 anak) dan Jawa Timur (609.131).
Selama ini, salah faktor yang
menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Ketidakmampuan dalam
membiayai proses pendidikan anaknya, menyebabkan sebagian orangtua memutuskan
untuk tidak menyekolahkan anaknya. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu
solusi untuk menekan angka putus sekolah.**(han)
menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Ketidakmampuan dalam
membiayai proses pendidikan anaknya, menyebabkan sebagian orangtua memutuskan
untuk tidak menyekolahkan anaknya. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu
solusi untuk menekan angka putus sekolah.**(han)
Posting Komentar